Oleh : Oryza A. Wirawan*
Maret lalu, Burhanuddin Muhtadi, peneliti Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, menerbitkan buku berjudul 'Dilema PKS: Suara dan Syariah'.
Dalam bukunya itu, Burhanuddin memaparkan kontradiksi sekaligus dilema yang harus dihadapi PKS untuk memperluas basis politik. Secara historis, PKS dilahirkan dari gerakan dakwah di masjid kampus, dan menjadikan Ikhwanul Muslimin, sebuah gerakan politik di Mesir, sebagai referensi. Saat di kampus, mereka menamakan diri gerakan Tarbiyah.
Ikhwanul Muslimin atau Persaudaraan Umat Islam adalah sebuah organisasi Islam yang didirikan Hasan Al-Bana. Di Mesir, gerakan ini cukup memiliki pengaruh, dan menguasai parlemen. Bahkan, gerakan perlawanan di Palestina, Hamas, dilahirkan oleh kader-kader Ikhwanul Muslimin.
Era reformasi membawa berkah bagi gerakan Tarbiyah. Mereka membentuk partai bernama Partai Keadilan. Kendati memiliki soliditas organisasi, namun partai ini pada pemilu 1999 gagal memperoleh suara signifikan. Partai ini masih dicitrakan 'fundamentalis'.
Kelompok Tarbiyah berubah taktik. Mereka membentuk partai baru, Partai Keadilan Sejahtera. Kendati tetap berasas Islam, PKS memilih isu umum yang lebih luas tanpa melekatkan 'bunyi-bunyian' Islam yang formalistik. Islam dijadikan nafas dan semangat saja dalam isu-isu, seperti isu antikorupsi maupun isu perbaikan ekonomi.
Taktik jitu. Pemilu 2004 bergulir, dan PKS memperoleh suara sebanyak 7,34 persen atau 8.325.020 pendukung. Mereka menggenggam 45 dari 550 kursi di DPR RI. Pemilu 2009, PKS mendapat 57 kursi dari perolehan suara pemilih 8.206.955 suara (7,9 persen).
Sejauh ini, dalam pandangan Burhanuddin, PKS mampu tampil sebagai partai Islam yang dicitrakan moderat dan tidak antidemokrasi. Namun jika ingin memenangkan pemilu, partai ini harus lebih membuka diri. Citra sebagai partai yang bersih saja tidak cukup.
Risikonya, PKS harus lebih pragmatis, dan itu berarti sedikit beringsut dari posisi ideologis saat ini. Posisi ideologis yang dimaksud di sini adalah posisi partai sebagai harakah atau gerakan untuk menegakkan Islam yang kaffah (menyeluruh) di jalur politik.
Saya bertemu dengan Nur Mahmud Ismail, deklarator dan presiden pertama PKS, di sela-sela kunjungannya ke Kabupaten Jember, Jawa Timur, Jumat dan Sabtu (13 dan 14/4/2012). Saya tanyakan pendapatnya mengenai tesis Burhanuddin Muhtadi tersebut.
Nur Mahmudi sepakat, jika Partai Keadilan Sejahtera harus memperluas konstituen saat ini. Namun itu bisa dilakukan tanpa meninggalkan apa yang menjadi identitas partai selama ini.
"Perluasan konstituen harus dilakukan dengan pendekatan kerja yang benar, kerja yang lebih profesional, memperbanyak anasir-anasir yang bekerja demi bangsa dan negara," kata pria yang sekarang menjabat Walikota Depok ini.
Kader PKS dituntut untuk berbuat lebih banyak dalam profesi dan bidang masing-masing. Nur Mahmudi menyatakan, kader partai harus sungguh-sungguh bisa membaca kebutuhan bangsa dan negara.
Apakah ini berarti Nur Mahmudi tak mau terjebak pada pendekatan dikotomis atau dilematis versi Burhanuddin?
Inilah penjelasannya soal perluasan konstituen PKS. "Saya tidak melihat konstituen baru dan lama. PKS harus tetap konsisten berjuang untuk karya yang baik. Setiap kader harus banyak berbuat merespons kepentingan bangsa ini, di seluruh aspek kehidupan harus berkiprah."
Nur Mahmudi mengakhiri sesi wawancara dengan saya dan dua wartawan lainnya. Salah satu kawan saya, seorang wartawati, mengajaknya bersalaman selayaknya kepada narasumber lainnya. Dan Nur Mahmudi menyalaminya. [wir]
*sumber:
http://www.beritajatim.com
